Kapolri: Fatwa MUI Bukan Rujukan Hukum Positif

LIPUTPOLITIK - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyesalkan polemik yang berasal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan umat Islam untuk memakai atribut perayaan Natal atau aksesori keagamaan di luar Islam.

Masalahnya, polemik itu menyeret jajaran Polri. Polres Metro (Polrestro) Bekasi Kota dan Kulon Progo Polda Yogyakarta mengeluarkan surat edaran (SE) berdasarkan fatwa tersebut dan akhirnya menimbulkan pro-kontra publik.

"Mereka (Kapolres) tidak boleh keluarkan SE yang mereferensikan pada fatwa MUI. Fatwa MUI bukan rujukan hukum positif, tidak bisa dijadikan referensi," ujar Tito di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Tito, fatwa MUI hanya bersifat rujukan setelah melalui koordinasi sebelumnya. Namun, tidak mutlak menjadi produk hukum dan dijadikan referensi SE.

"Itu (Fatwa MUI) sifatnya koordinasi, bukan rujukan kemudian ditegakkan. Jadi, langkah-langkahnya koordinasi, bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak," ujar alumni Akpol 1987 itu.

Untuk itu, Kapolri berharap SE yang telah dikeluarkan jajaran Polres di daerah tersebut segera dicabut karena berpotensi mengancam kebhinnekaan di Indonesia.

"Saya sudah tegur keras Polrestro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo Jogja. Saya suruh cabut," tegas mantan Kapolda Metro Jaya tersebut seperti dilansir Rmol.

Sebelumnya, Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Umar Surya Fana, membenarkan telah mengeluarkan SE ke sejumlah pengusaha di Bekasi.

SE tersebut, mengacu pada fatwa MUI tentang larangan memakai atribut non-Muslim bagi Muslim jelang hari Natal yang jatuh pada 25 Desember.

Dalam surat edaran bernomor B/4240/XII/2016/Restro Bekasi Kota, merekomendasikan agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya. Serta tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan atau karyawati Muslim.(mr)

Follow In Facebook