Fadli Zon Menilai Pemerintahan Jokowi Telah Keliru Dan Memundurkan Demokrasi Indonesia

LIPUTPOLITIK - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyoroti soal meningkatnya potensi ancaman bagi demokrasi. Rencana pemerintah untuk memantau perbincangan berbagai aplikasi chatting di berbagai platform media sosial bisa mengancam demokrasi.

Menurutnya, negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi kita. Sebab, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi. Begitu pula hak berekspresi di depan umum, hak berkumpul dan berserikat, adalah hak setiap warga negara.”
"Terkait penggunaan media sosial yang kian massif, yang perlu diatur adalah bagaimana provider telekomunikasi, misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau sim card, sehingga orang bisa mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar kepatutan dan bahkan hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2016).
"Berita-berita hoax dan informasi tanpa klarifikasi kini memang mudah beredar secara massif di media sosial dan aplikasi chatting, namun yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah melakukan sensor atau pembatasan informasi, melainkan pendewasaan dan pencerdasan publik. Kita tak bisa melawan teknologi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab," tuturnya kembali.

Fadli menuturkan, ancaman kemunduran demokrasi juga ditandai oleh begitu mudahnya aparat keamanan melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Penangkapan dengan tuduhan makar, tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi.
"Negara tak boleh menakut-nakuti warganya. Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah apalagi alat kekuasaan," tegasnya.
Pemerintah kata Fadli, mungkin telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial. Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritisi pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan negara.

Secara umum, Fadli menilai jika situasi politik dan keamanan tahun 2016 memang menghangat dan akan tambah hangat pada 2017 karena akan ada Pilkada serentak gelombang kedua.
"Masyarakat kita sebenarnya telah kian dewasa dalam berdemokrasi. Kita bisa melihat, pada aksi 411 dan 212, misalnya, jutaan orang bisa berdemonstrasi dengan damai dan tidak merusak, padahal isu yang mereka angkat adalah isu penistaan agama, yang lima belas atau dua puluh lima tahun lalu pasti memancing reaksi anarkis," tegasnya.(tribun)

Follow In Facebook