Jokowi : Proses Hukum Ahok Memerlukan Waktu , Kok Pada Nggak Sabaran Sih

Joko Widodo
LIPUTPOLITIK - Gelar perkara terbuka terbatas kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa (15/11) menjadi ujian berat bagi kedewasaan masyarakat. Mampukah masyarakat menerima hasil dari gelar perkara? Yang pasti, bila sampai kerusuhan muncul lantaran kekecewaan pada proses hukum tersebut, kerugian akan diderita semua pihak.
 
Beberapa hari belakangan, isu aksi demonstrasi lanjutan pada 25 November makin kuat. Sebab, batas waktu penyelidikan kasus Ahok akan berakhir pada 18 No­vember. Saat ini gerakan-gerakan untuk mengajak berunjuk rasa pada 25 November mulai muncul di media sosial.
Presiden Joko Widodo mengisyaratkan tidak sepakat apabila massa berdemonstrasi lagi karena kasus Ahok.  

"Kita harapkan sudah tidak ada demo lagi. Menghabiskan energi," pesannya saat menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ulama Rakyat di Ancol, Jakarta Utara, kemarin (12/11). 

Secara terbuka, Jokowi kembali menegaskan posisinya dalam kasus Ahok kepada para ulama. Dalam setiap kasus hukum, termasuk Ahok, Jokowi menyatakan netral. "Saya tidak mau mengintervensi masalah hukum. Serahkan saja kepada hukum," ucap mantan wali kota Solo itu. 

Dia mengatakan, sebelum aksi demo 4 November pun, proses hukum terhadap Ahok sudah berjalan. Saksi-saksi maupun ahli sudah dimintai keterangan. Ahok selaku terlapor dugaan penistaan agama juga sudah dimintai keterangan. 

"Namanya proses, memerlukan waktu. Kok pada nggak sabaran," lanjut Jokowi. 
Dia mengimbau masyarakat agar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Tidak perlu sampai memaksa aparat hukum melakukan sesuatu sesuai keinginan. Sebab, sudah ada regulasi yang mengatur semua itu. 

Kekuatan massa yang akan mengikuti aksi yang direncanakan pada 25 November memang sangat berpatokan pada hasil gelar perkara kasus Ahok. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar memprediksi, kondisi dan situasi aksi 25 November setidaknya akan sama dengan aksi damai 4 November. "Pola pengamanan juga sama, persuasif dan preventif," terangnya. 

Polri akan berupaya menjelaskan hasil proses hukum atau gelar perkara tersebut. Boy menegaskan kepada semua ulama dan masyarakat, hasil itu harus dijelaskan sebaik-baiknya. "Targetnya, tidak ada perilaku anarkis saat aksi," ungkap mantan Kapolda Banten tersebut. 

Bagaimana caranya memenuhi rasa keadilan dalam gelar perkara? Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, Bareskrim berupaya memproses seadil-adilnya. Meski begitu, menurut dia, rasa keadilan itu sebenarnya relatif.  

"Adil untuk saya belum tentu adil untuk kamu. Maka, keadilan yang hakiki itu kami serahkan kepada Tuhan," ujarnya.  

Maka, untuk bisa memberikan rasa keadilan, harus ada transparansi dengan gelar perkara yang sifatnya terbuka. Namun, dengan pertimbangan gelar perkara adalah kegiatan internal penyidik, ditambahkan sifat terbatas. Transparansi itu nanti bisa dimunculkan dengan adanya pengawas internal seperti divisi profesi dan pengamanan (divpropam), divisi hukum, dan inspektorat. "Ada juga dari eksternal dari Kompolnas dan Ombudsman (RI)," ujarnya. (jp)

Follow In Facebook